Ketua FKPM Arma Aprizal saat dimintai keterangan menjelaskan bahwa sudah menjadi kewajiban pihaknya untuk mengkritisi kebijakan Bupati Musirawas yang mereka menilainya cukup menjadi persoalan tersendiri.
Sedikitnya ada tiga kebijakan Bupati Musirawas dikritisi oleh Tim Pemenangannya Sendiri, yakni realisasi Program Mura Mantab, lambannya proses definitifisasi jabatan Pelaksana tugas (Plt) dan rangkap jabatan kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta mendukung terbitnya Peraturan Bupati terkait kerjasama media dalam publikasi program pemerintah.
"Kami dari FKPM meminta Bupati segera menuntaskan 9 program yang dicanangkan dan kami juga meminta Bupati agar meniadakan rangkap jabatan OPD di Pemkab Mura dan kami juga meminta Bupati agar segera mendefinitifkan Plt yang di duga telah bertahun tahun terjadi pada beberapa kepala OPD di kabupaten Musi Rawas," ujar Arma.
Selain mengkritik, pihaknya juga mendukung Bupati membuat perbup mengenai awak media. Yang selama ini katanya wartawan di Musirawas mencapai tiga ratusan jumlahnya. Padahal menurutnya jumlah yang beredar itu sama sekali tidak benar.
"Coba kalau didata ulang secara teliti oleh Kominfo, saya yakin jumlah sebanyak itu sangatlah tidak masuk akal. Jadi kalau di bilang FKPM hanya mengkritik, dengan tegas saya katakan itu salah. Karena bagi kami apabila perlu dikritik, akan kami kritik. Dan apa bila kami anggap kurang tepat maka dengan tegas kami berusaha meluruskan," jelasnya.
Sebagai contoh hari ini, lanjut Arma, pihaknya melakukan aksi yang menjadi sorotan masyarakat luas khususnya Musirawas dan umumnya Provinsi Sumatera Selatan mengenai dugaan banyaknya pejabat di Pemkab Mura yang berstatus Plt dan ada juga yang merangkap jabatan. Maka dari itu pihaknya dengan cepat mengkritik.
"Tapi sebaliknya, kami dapat informasi bahwa Pemkab Mura akan membuat perbup mengenai media, dengan cepat kami mendukung. Jadi dalam hal ini kami bisa menempatkan diri apa yang mesti kami lakukan," pungkasnya. (Haz tim*)
Posting Komentar